Komisi VI Usir Dirut PT RNI

03-04-2013 / KOMISI VI

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Deputi Kementerian BUMN, direksi semua PTPN, PT. Kharisma, dan PT. RNI, Selasa (2/4) berlangsung panas. Pasalnya, para anggota Komisi VI mempertanyakan Dirut PT RNI Ismed Hasan Putro yang mensinyalir ada anggota Komisi VI yang meminta alokasi dana kepada sekretaris perusahaanya untuk RDP. Besarnya dana yang diminta Rp 250 jita-Rp 1 miliar.

Wakil Ketua Komisi VI Erik Satrya Wardhana (F-Hanura) yang memimpin rapat, terus mendesak Ismed untuk mau membeberkan siapa gerangan anggota dewan yang minta alokasi dana pada saat RDP. Para anggota Komisi VI mendesak pimpinan rapat agar tak melanjutkan agenda rapat bila Ismed tak mau membuka nama dan anggota komisi yang bersangkutan. Hal ini menyangkut kredibiltas para anggota Komisi VI.

Bila Ismed tak berani membuka nama oknum anggota dewan, Komisi VI minta agar Ismet tak mengikuti rapat. Sebaliknya, Komisi VI sangat mengapresiasi dan mendukung bila Ismet membuka dan melaporkannya ke kepolisian. Bahkan sebagian anggota yang menginterupsi siap mengantar Ismet ke kepolisian bila berani membuka nama tersebut. Ismet sendiri setelah didesak berkilah bahwa persoalan ini sudah disampaikan ke Badan Kehormatan (BK) DPR RI secara konfrehensif.

Namun, para anggota Komisi VI merasa tidak puas. Anggota Komisi VI Chairuman Harahap (F-PG) mengatakan, urusan BK terpisah dengan komisi. Jadi, Ismed tetap harus mengemukakannya saat RDP tersebut, walau sudah menyampaikannya ke BK. Seperti dituturkan Ismed dalam rapat tersebut, pihaknya hanya mendengar laporan dari sekretaris perusahaan bahwa ada anggota DPR yang meminta dana. Namun, oleh Ismed ditolak, karena tak ada alokasi dana untuk RDP komisi. Ismed sendiri sudah menyampaikan sebelumnya ke publik dan Badan Kehormatan (BK) DPR tentang misteri nama pemeras dari Komisi VI itu.

“Semua klarifikasi dan pejelasan secara konfrehensif telah saya sampaikan kepada Badan Kehormatan. Dan saya tidak pernah menyebut komisi mana pun yang menerima atau meminta itu,” ungkap Ismed. Kasus pemerasan itu, terjadi saat Ismed baru saja 3 jam diangkat menjadi Dirut PT. RNI beberapa waktu lalu. Hanya saja Ismed tak menjelaskan lebih lanjut, apakah kasusnya terjadi dengan Komisi VI periode sekarang atau periode lalu.

Chairuman Harahap mengatakan, “Mohon diklarifikasi saja supaya jelas. Bahwa bapak tidak pernah memberikan apa-apa ke RDP DPR. Cuma ada yang meminta setelah 3 jam bapak dilantik.” Ismed lalu menjawab, “Sekper (sekretaris perusahaan) yang lapor ke saya untuk minta alokasi. Saya bilang tidak ada. Selama saya menjabat sampai selesai menjabat, saya tidak akan mengalokasikan itu.”

Ismed juga menerangkan dialog yang terjadi antara dirinya dan sekper. “Saya tidak pernah nyebut satu pun nama komisi. Sekper saya yang melaporkan kepada saya. Dia datang ke saya, Pak kita mau RDP,” katanya mengutip pernyataan sekpernya. “Ya, kenapa?” tanya Ismet kepada sekper. “Dia (sekper) bilang kita harus mengalokasikan. Saya bilang tidak bisa. Tentang komisinya itu ada di Badan Kehormatan.”

Atas keterangan Ismed tersebut. Komisi VI akan mengagendakan rapat khusus dengan Ismed dan sekretaris perusahaannya untuk membongkar kasus pemerasan yang diduga melibatkan anggota Komisi VI. Karena Ismed tak kunjung membuka tabir sang pemeras itu, Erik yang memimpin rapat, sempat meminta pendapat kepada para anggota Komisi VI, apakah Ismed diizinkan ikut melanjutkan rapat atau tidak.

Akhirnya Komisi VI memutuskan agar Ismed keluar ruangan dan tak boleh mengikuti rapat sampai ada agenda rapat khusus untuk itu. Ismed sendiri akhirnya keluar ruangan rapat. Dan rapat terus dilanjutkan dengan agenda mendengarkan progres dari pengembangan komoditi karet dan sawit dari semua BUMN bidang perkebunan. (mh), foto : od/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Sartono Ingatkan Rencana IPO MIND ID-Inalum Harus dengan Prinsip Kehati-hatian
15-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo menekankan pentingnya kehati-hatian untuk memutuskan pencatatan saham perusahaan pelat merah...
Herman Khaeron Usulkan Libatkan Pedagang dan Kantin Sekolah Sukseskan Program MBG
15-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengusulkan agar pedagang dan kantin sekolah dilibatkan dalam Program Makan...
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...